ZONAKALTENG, Kuala Kapuas-Rapat finalisasi Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2022 berlangsung alot lataran dinas terkait tak mengusulkan anggaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.
Selain tak mengusulkan anggaran pilkades, penyebab alotnya rapat yang berlangsung di DPRD Kapuas pada Rabu (10/11) itu juga dikarenakan pemerintah kabupaten setempat yang berencana melakukan rasionalisasi terhadap tenaga kontrak.
Ketua dewan Ardiansah mengatakan, rapat finalisasi KUA PPAS antara Badan Anggaran Dewan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memang berlangsung alot karena dua permasalahan itu.
“Dalam rapat ini, kita tetap ngotot agar pelaksanaan pilkades tetap dilaksanakan pada bulan Maret 2022 mendatang serta tenaga kontrak tetap dipertahankan seluruhnya dan tidak perlu dilakukan rasionalisasi,” kata Ardiansah.
Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengatakan, hal itu mengingat sudah ada produk hukum daerah terkait mekanisme pemilihan kepala desa dan oleh sebab itu pilkades tetap dilaksanakan, sehingga pemerintah wajib menganggarkannya.
Berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat yang berlangsung dari pagi hingga malam hari, akhirnya disepakati pelaksanaan pilkades tetap dianggarkan dan rasionalisasi tenaga kontrak harus ditiadakan.
Dikatakannya, walaupun sempat berlangsung alot, akhirnya ada kesepakatan antara legislatif dan eksekutif terhadap KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2022 dan setelah itu langsung di Paripurnakan.
“Puji Tuhan semua kepentingan warga Kabupaten Kapuas terakomodir dan dilanjutkan dengan paripurna pengesahan KUA-PPAS,” tutupnya.(Djemmy Napoleon/A1).