Foto: M. Saleh saat diwawancari, di Sampit, Jumat (4/3/2022)(ZONAKALTENG/Darmo).
ZONAKALTENG, Sampit-Mantan anggota DPRD Kotawaringin Timur, M. Saleh mengharapkan tingginya suhu politik akibat kisruh pemilihan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD setempat jangan sampai mengorbankan masyarakat.
“Saya sangat menyayangkan kisruh akibat pemilihan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang hingga saat ini masih terus berlanjut di lembaga legislatif tersebut,” katanya, di Sampit, Jumat, 4 Maret 2022.
Karena menurut dia, akibat kisruh itu menyebabkan lembaga ini terjadi kevakuman yang mengakibatkan kegiatan rapat paripurna, maupun rapat kerja antar mitra kerja tidak bisa dilaksanakan.
“Kevakuman ini entah sampai kapan berakhirnya dan selaku mantan anggota DPRD Kotim, saya sangat menyesalkan terjadinya kisruh dan merasa malu dengan kejadian langka, aneh dan ajaib seperti sekarang ini,” ucap mantan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kotim periode 2014/2019 itu.
Untuk itu ia berharap, kisruh ini bisa segera berakhir, dan jangan sampai kisruh ini berlarut-larut, sebab kalau berlarut-larut tanpa diselesaikan, maka pada akhirnya akan mengorbankan kepentingan masyarakat di daerah ini.
Menurut pria yang juga merupakan Pengamat Politik tersebut, poros atau koalisi partai merupakan sesuatu yang lumrah terjadi didunia politik, sehingga melahirkan keputusan politik yang legitimit, berwibawa pro rakyat yang juga berlandaskan moral dan aturan berlaku.
“Jangan sampai lembaga DPRD tidak “dianggap dan tidak dihargai”eksekutif maupun masyarakat pemilih hanya karena tidak mampu menyelesaikan persoalan remeh temeh yang sepele serta sederhana dampak dari “nafsu politik” yang tidak bisa dikompromikan lewat instrumen atau dinamika yang menimbulkan saling sandera menyandera,” timpalnya.
Disisi lain mantan angota dewan yang dikenal vokal itu juga menyesalkan akibat ulah konflik internal dewan saat ini, masyarakat jadi korban, dimana program percepatan pembangunan tersendat dan bahkan tidak bisa berjalan. Hal ini juga menurutnya mengakibatkan munculnya asumsi negatif ditengah publik.
“Dengan demikian, masyarakat beranggapan pantas saja tidak peduli dengan nasib masyarakat ditengah pandemi COVID-19, naiknya harga gas elpiji, naik harga dan langkanya minyak goreng karena ego politik yang terlihat jelas menggadaikan kepentingan masyarakat luas,” bebernya.
Semestinya kata M. Saleh, pikiran seorang anggota DPRD harus difokuskan untuk peduli, empati dengan persoalan masyarakat bukan energi dihabiskan untuk perebutan jabatan AKD dengan ego sentris yang tidak berujung.
Bahkan Saleh juga menyebutkan, agenda-agenda besar yang telah menanti seperti pelantikan PAW, penyampaian hasil reses, musrenbang, KUA PPAS terbengkelai hanya akibat persoalan yang seharusnya mudah untuk diselesaikan di internal dewan itu sendiri.
Belum lagi masalah ekonomi, keuangan daerah yang belum stabil, sehingga banyak pekerjaan proyek 2021 sdh selesai pengerjaan tetapi masih belum terbayar.
“Banyak sekali PR, tunjangan ASN yang belum bayar akibat kosongnya kas daerah, terbaru naiknya BBM yang semakin menyulitkan masyarakat. Hal itu perlu perhatian, kebersamaan dilegislatif untuk memberi solusi cerdas bagi pihak eksekutif dalam rangka meningkatkan APBD, sehingga utang daerah bisa diselesaikan,” tambah M. Saleh.
Bahkan dia juga menekankan, terkait dengan persoalan AKD merupakan masalah sepele, yang harus diselesaikan oleh internal Dewan.
Menurutnya dalam konteks ini tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun dengan mengacu pada undang-undang dan juga tata tertib (tatib) dewan melalui jalan Kompromi politik lintas parpol yang melibatkan 7 fraksi yang tidak lain adalah perpanjangan tangan partai politik yang ada di lembaga DPRD itu sendiri.
“Hemat saya tidak ada istilah oposisi tanpa masuk AKD (kalah) atau sebaliknya masuk alat kelengkapan Dewan (AKD) mendapat jabatan lalu dianggap menang. Jangan sampai ada istilah menang kalah atau diakomodir atau tidak terakomodir yang mana menimbulkan persoalan dan saling curiga, akhirnya tidak nyaman, menimbulkan perpecahan saling gontok-gintokan dan menghilangkan rasa kebersamaan dilembaga,” tandasnya.
Dia bahkan mengambil istilah Rocky Gerung dalam konteks kisruh DPRD Kotim saat ini, dia menilai hal itu dia menyimpulkan ” Dungu politik” yang akhirnya menyebabkan krisis kepercayaan pada lembaga yang terhormat. Bahkan Saleh juga meminta agar setiap legislator berpegang pada prinsif dewan sebagai kumpulan orang-orang terpilih, terhebat, dan terpintar.(drm/A1).