Foto: Wakil Ketua I, Hj Nyimas Artika (Kanan), dan Wakil Ketua II DPRD, Enong Irawati saat diwawancarai, di Buntok, Rabu (25/5)(ZONAKALTENG/H.Bayu).
ZONAKALTENG, Buntok-DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah menilai penjabat bupati kabupaten setempat yang baru dilantik merupakan sosok yang mampu membangun bekerjasama.
“Terbukti, dalam mengawali tugasnya, penjabat Bupati Barito Selatan, Lisda Arriyana sudah datang ke DPRD untuk melakukan konsolidasi,” kata Wakil Ketua I DPRD Barito Selatan, Nyimas Artika usai pertemuan, di Buntok, Rabu.
Dikatakannya, dalam konsolidasi ini, Lisda Arriyana juga menyampaikan tembusan Surat Keputusan (SK) terkait dengan Penjabat bupati Barito Selatan.
Selain itu, Nyimas Artika berharap, jangan lagi ada pengkotak-kotakan terkait dengan politik, dan apabila sesuatu bisikan-bisikan mengenai suatu permasalahan yang terjadi dapat dikoordinasikan ke DPRD Barito Selatan.
Sebab lanjut Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) itu menyampaikan, selama ini ada sejumlah isu-isu yang tidak jelas akibat dari bisikan-bisikan.
Dikatakannya, apabila suatu bisikan-bisikan yang tidak jelas terkait suatu permasalahan yang terjadi, dapat dikoordinasikan ke DPRD Barito Selatan.
Ia juga berharap kepada penjabat bupati agar dapat terus membangun komunikasi yang baik dengan semua elemen, karena apabila terbangun komunikasi, pasti semuanya akan berjalan dengan baik pula.
Pada prinsifnya menurut dia, DPRD akan mendukung program-program pembangunan yang akan dilaksanakan penjabat bupati dalam upaya untuk kemajuan dan kepentingan masyarakat di kabupaten ini.
“Mari kita bersama-sama, bahu membahu untuk membangun Kabupaten Barito Selatan yang berjuluk Dahani Dahanai Tuntung Tulus ini ke arah yang lebih baik lagi,” kata Nyimas Artika didampingi Wakil Ketua II DPRD, Enung Irawati.
Berdasarkan pantauan, disamping melaksanakan konsolidasi ke DPRD Barito Selatan, Lisda Arriyana yang dilantik Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran sebagai penjabat bupati pada Minggu (22/5/2022) tersebut juga melaksanakan konsolidasi ke sejumlah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah setempat.(HBI/A1).