ZONAKALTENG, Kapuas – Setelah Penjabat Bupati Kapuas, Erlin Hardi, ST melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi bersama masyarakat dan dalam rangka pertemuan rutin Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Palampai, Kecamatan Kapuas Kuala.
Kedatangan Pj Bupati Kapuas bersama rombongan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kadisdik Drs Aswan, M.Si, DPMD Budi Kurniawan, S.Sos, M.Si Ketenagakerjaan Drs. Salaman, Kepala Inspektorat Pepen dan Kepala BPRD Idi Gaman, SH, disambut Camat Kapuas Kuala Nor Cahyo, Kepala Desa Palampai Bajuri serta BPD dan perangkat Desa dan PPK kecamatan serta desa.
Disampaikan Erlin bahwa infrastruktur masih menjadi primadona kemudian kesehatan dan pendidikan. Sehingga menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Baik infrasturuktur jalan dan jembatan serta bangunan sekolah.
“Akses jalan memang salah satu jalan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan saya pastikan Tahun 2024 mulai dikerjakan sepanjang 10 Km dan perbaikan jembatan,” ucap Pj Bupati Erlin Hardi, Sabtu (27 Juli 2024).
Lelaki kelahiran Desa Pulau Keladan, Kecamatan Mantangai itu mengatakan, untuk bangunan sekolah diupayakan pada perubahan diusulkan untuk rehab dan pembangunan MCK dan sumur bor.
Sedangkan petugas kesehatan di Pustu Desa selama ini belum ada diupayakan untuk penempatan dengan status PPPK melalui Dinas Kesehatan, tidak hanya itu pertanian khususnya holtikultura dan perikanan sangat potensial dikembangkan di Desa Palampai.
“Selama 8 bulan saya menjabat sebagai Pj Bupati Kapuas, program penuntas jalan, jembatan menjadi prioritas utama karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Tahun 2024 ini sedang berjalan,” ungkapnya.
Untuk itu lanjut lelaki yang dikenal murah senyum dan ramah itu, sangat penting untuk mendengar aspirasi langsung dari masyarakat apa yang menjadi kebutuhan mereka yang belum dipenuhi oleh pemerintah daerah dan usulan dan aspirasi yang disampaikan masih banyak yang belum tercapai sehingga kami dorong untuk masuk dalam program usulan Anggaran Belanja Tambahan(ABT) dan tahunan 2025.
“Semua usulan dari masyarakat kami tampung yang prioritas dengan keadaan anggaran daerah bisa diperubahan ataupun di APBD Tahun 2025 dan itu dilanjutkan oleh bupati yang baru,” pungkasnya. (Djemmy)