ZONAKALTENG, Buntok – DPRD Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja Komisi II.
Pembahasan tersebut dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah daerah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati Barito Selatan serta kebijakan pemerintah pusat.
Ketua Komisi II DPRD Barito Selatan, Hj. Yangsi Hartini, SH, mengatakan pembahasan KUA-PPAS 2027 juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Kemendagri Nomor 17 Tahun 2026 yang mengatur pedoman penyusunan dan pembahasan APBD 2027.
”Jadi program-program itulah yang kita gali di OPD-OPD mitra kerja Komisi II. Kemudian kita juga di semua OPD mempertanyakan terkait dengan pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Yangsi.
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, persoalan PAD menjadi perhatian serius DPRD karena dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah terus mengalami penurunan.
Kondisi tersebut, kata dia, terlihat mulai dari APBD murni 2026, APBD perubahan 2026, hingga rancangan APBD murni 2027 yang kembali mengalami pengurangan.
”Karena dana transfer pusat ke daerah berkurang. Pada APBD murni 2026 berkurang, di APBD perubahan 2026 juga berkurang, dan APBD murni 2027 ini kembali berkurang,” katanya.
Yangsi menyebut kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Barito Selatan karena struktur APBD daerah selama ini masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Karena itu, Komisi II DPRD Barsel mendorong setiap OPD mitra kerja untuk mencari strategi meningkatkan PAD secara optimal sehingga dapat menjadi salah satu penopang pembiayaan belanja daerah.
Namun, peningkatan PAD tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. DPRD tidak ingin kebijakan peningkatan pendapatan daerah justru menambah beban masyarakat.
”Bagaimana cara mereka untuk meningkatkan PAD agar PAD ini bisa berkembang dan tumbuh menjadi penopang belanja daerah. Namun demikian, meningkatkan PAD ini jangan sampai memberatkan masyarakat,” tegasnya.
Salah satu contoh yang menjadi sorotan adalah rencana Dinas Perdagangan Barito Selatan untuk menaikkan tarif sewa lapak pedagang.
Yangsi mengatakan anggota DPRD Barsel tidak menyetujui rencana tersebut karena dinilai dapat semakin membebani para pedagang di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit.
”Seperti tadi, Dinas Perdagangan Barito Selatan berencana ingin menaikkan lapak pedagang. Nah itu, anggota DPRD Barsel tidak setuju. Karena hal itu memberatkan mereka para pedagang,” ujarnya.
Menurutnya, daya beli masyarakat saat ini perlu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan pemerintah daerah. Ketika belanja masyarakat menurun, kondisi tersebut juga berdampak langsung terhadap pendapatan para pedagang.
”Lantaran kondisi ekonomi kita yang sulit, sehingga belanja masyarakat pun menjadi lebih irit dan pendapatan para pedagang menjadi sedikit. Oleh karena itulah kita keberatan kalau harus meningkatkan PAD dengan cara menaikkan sewa lapak,” pungkasnya.
Komisi II DPRD Barsel berharap pemerintah daerah dapat menggali sumber-sumber PAD baru yang potensial tanpa membebani masyarakat, sekaligus memastikan program pembangunan 2027 tetap berjalan sesuai prioritas daerah dan kebijakan pemerintah pusat. (Red)

