Barselnews, Kapuas – Pengadilan Agama Kapuas canangkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pencanangan tersebut dihadiri langsung oleh wakil Bupati Kapuas H M Nafiah Ibnor. Kamis (3/1/2019) pagi.
Adapun dasar pelaksananaan pencanangan tersebut berdasarkan surat Dirjen Bedlog Mahkamah Agung Nomor 3539/DJA/HM.00/XII/2018 tanggal 8 Desember 2018 perihal penerapan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Serta surat ketua Pengadilan Tinggi Agama nomor W-16 A./1483/HM.00/XII/2018 perihal sebagian pokok surat dari Dirjen, yang mengacu pada Permen Pan.RB nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan menuju WBK dan WBBM.
Wakil Bupati Kapuas HM Nafiah Ibnor mengatakan, berharap agar zona intergritas pengadilan agama Kuala Kapuas dapat bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Saya berharap agar unit kerja terkait dapat menuju wilayah bebas dari korupsi yang merupakan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja,” ungkapnya.
Ditempat yang sama, ketua pengadilan agama Dra. Hj Norhayati, MH menjelaskan bahwa dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama.
Sasaran tersebut lanjut dia, yakni terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN yang dapat diukur menggunakan nilai persepsi korupsi atau survei eksternal dan presentasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).
“Dan sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan,” jelas dia.
Kegiatan tersebut dirangkai dengan penanda tanganan piagam zona integritas oleh Wakil Bupati Kapuas, Ketua Pengadilan Agama Kapuas, Ketua DPRD dan forkopimda disaksikan seluruh tamu undangan yang hadir. (JM/A2)