Barselnews, Buntok – Pansus BPJS DPRD Barito Selatan meragukan data penduduk miskin penerima iuaran BPJS yang ditanggung pemerintah.
“Karena berdasarkan data hasil turun kelapangan ada beberapa titik data pemerima iuran BPJS yang ditanggung pemerintah masih tidak sesuai dengan data yang terdaftar di BPJS,” kata ketua Pansus BPJS, Jarliansyah kepada Barselnews. Jumat (18/1/2019).
Oleh karena itu, lajut dia, pihaknya mengambil kesimpulan untuk sementara dana BPJS dituruni menjadi Rp 8 miliar untuk tahun 2019 dari sebelumnya Rp 21 miliar pada 2018 lalu.
Namun, lanjut dia, anggaran tersebut bisa ditambah lagi jika datanya sudah palit atau sudah sesuai maka anggaran bisa ditambah menyesuai kebutuhan masyarakat.
Ia membeberkan, hal ini menjadi permasalahan saat ini. Dalam hal ini pihaknya dalam waktu dekat akan menggundang pihak eksekutif untuk berkoordinasi terkait data BPJS dimaksud.
“Kita berkoordinasi untuk mencari jalan keluar agar masyarakat yang betul-betul membutuhkan bisa tercover dengan anggarannya,” ucap dia.
Karena lanjut dia, BPJS merupakan program dari Presiden RI. Jika tidak dijalankan akan mendapatkan teguran.
Untuk itu, program ini harus dijalankan mulai dari pendataan sampai dengan anggarannya. (UR/A2).
