Barselnews, Pulang Pisau-DPRD Pulang Pisau, Kalimantan Tengah menyesalkan Dinas Pertanian kabupaten setempat tidak mengikuti kaji banding ke Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel).
“Karena, kaji banding tersebut terkait dengan inovasi pengembangan pertanin baik dari segi sistim pola pengembangan budidaya sampai dengan pasca panen,” kata anggota DPRD Pulang Pisau, H. Johansyah, Sabtu.
Oleh karena itu, pihaknya sangat menyayangkan kenapa Dinas Pertanian selaku Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) teknis tidak ikut mendampingi dalam kegiatan tersebut.
Meskipun demikian lanjut dia, ia berharap SOPD terkait dapat melaksakan kaji banding ke daerah tersebut.
“Kaji banding ini penting dilakukan guna pengembangan pertanian kita supaya bisa menjadi lebih baik sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani di kabupaten ini kedepannya,” ucap politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Pulang Pisau itu.
Hal tersebut mengingat, selama ini Kabupaten Banjar merupakan salah satu Kabupaten yang berhasil mengembangkan petanian, terutama tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan peternakan.
“Pola pengembangan pertanian di Kabupaten Banjar menurutnya sangat cocok di kembangkan di daerah Kabupaten Pulang Pisau ini,” ucap H. Johansyah.
Sebab kata dia, pola pengembangan pertanian di Kabupaten Banjar mempunyai banyak kesamaan topografi seperti kawasan rawa, gambut, dan kawasan lebak, tinggal bagaimana kita merekayasa agar lebih menyesuaikan dengan kondisi daerah di Kabupaten yang berjuluk Handep Hapakat ini.
“Kita meyakini, pola pengembangan pertanian seperti yang dikembangkan oleh Kabupaten Banjar akan berhasil bilamana pola ini di kembangkan di Kabupaten Pulang Pisau,” terangnya.
Senada dengan H. Johansyah, Anggota DPRD Pulpis dari Fraksi PDI Perjuangan, Gunawan juga menambahkan, dalam pengembangan Badan Usaha MIlik Desa (Bumdes) di Kabupaten Banjar juga patut di acungi jempol, karena dari 277 Desa yang ada sudah 116 Desa yang sudah memiliki Bumdes.
“Bahkan ada beberapa Bumdes yang sudah memiliki omzet usaha mencapai Rp 5 milyar se tahun, serta mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat,” ujar Gunawan menambahkan seraya di amini oleh H. Johansyah.
Menurut dia, Kabupaten Pulang Pisau memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup potensial untuk di kembangkan, mengapa kita tidak mencobanya.
Selain itu ia juga sangat menyayangkan karena lagi-lagi SOPD terkait seperti Dinas PMDes juga tidak bisa hadir mendampingi kegiatan tersebut.
“Padahal kegiatan seperti itu sangat penting, dan dapat membantu untuk membuka wacana baru dalam pengembangan Bumdes di Kabupaten Pulang Pisau ini,” kata Gunawan.(EF/A1).