BarselNews, Muara Teweh – Puluhan supir dump truk yang beroperasi diwilayah Kabupaten Barito Utara melakukan demo didepan kantor DPRD Barito Utara, Selasa 17 September 2019. Para supir memarkirkan dump truk mereka di sepanjang jalan di depan kantor DPRD Barito Utara hingga depan kantor BUpati Barito Utara.
Kedatangan para sopir dump truk ini ke DPRD Barito Utara untuk menyampaikan aspirasi mereka dan meminta solusi, karena selama ini mereka sulit untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM)bersubsidi baik di SPBU maupun APMS.
Salah satu perwakilan pemilik dan sopir dump truk, Junnu mengatakan, kedatangan mereka ke DPRD yang dianggap mewakili mereka adalah untuk meminta kebijakan dari pemerintah daerah, DPRD, pengelolaa SPBU /APMS yang ada di Barito Utara agar bisa memberikan jatah pengisi BBM solar bersubsidi kepada meraka.
Supirlainnya, Atak HD menambahkan kalau di eceran harga solar bervariasi dari Rp. 10.000 – 11.000/liter, padahal di SPBU hanya Rp. 5.150/liternya, hal ini lah yang dianggap merugikan bagi.
Mereka karena kalau terpaksa membeli di eceran maka sangat tipis keuntungan yang didapat, belum lagi kalau ada kerusakan alat atau mesin, dipastikan tidak akan mencukupi biaya operasionalnya.
Usut punya usut parkirnya kendaraan jenis truk ini ada kaitannya dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh BPBD Milan nomor 3865 E/KA BPH/2019 tentang pengendalian kuota JBT tahun 2019, terhadap penggunaan solar bersubsidi.
Hal ini membuat gerah para pemilik dump truk di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah dan sepakat mendatangi kantor para wakil rakyat untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Para sopir truk ini mengungkapkan, kedatangan mereka ke DPRD yang dianggap mewakili mereka adalah untuk meminta kebijakan dari pemerintah daerah, DPRD, pengelolaa SPBU /APMS yang ada di Barito Utara agar bisa memberikan jatah pengisi BBM solar bersubsidi perhari lebih dari yang tertera di surat edaran bahwa mobil jenis dump truk hanya boleh mengisi BBM 30 litet/hari.
Kebutuhan kita terhadap BBM, khususnya solar bersubsidi melebihi dari yang tertera di surat edaran tersebut, yakni sekitar 50 atau 60 liter perhari.(DN/A2)