Beranda DPRD Gas Elpiji 3 Kilogram Langka dan Mahal, DPRD Kapuas Gelar RDP Bersama...

Gas Elpiji 3 Kilogram Langka dan Mahal, DPRD Kapuas Gelar RDP Bersama Perdagprinkop

143
0

ZONAKALTENG, Kuala Kapuas – Menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait langkanya gas elpiji 3 kilogram, DPRD Kapuas melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perdagprinkop-UMK. Selasa, 23 Febuari 2021.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Algrin Gasan didampingi anggota dewan bersama SOPD terkait.

Algrin Gasan mengatakan, RDP ini salah satunya menyikapi keluhan dan laporan masyarakat terkait langkanya gas elpiji bersubsidi tabung 3 kilogram, jika pun ada harganya melambung tinggi.

“Berdasarkan paparan dari dinas terkait langka dan mahalnya harga gas elpiji 3 kilogram ini, penyebabnya kacau balau dan amburadulnya distribusi dari pangkalan,” tandas Algrin Gasan.

Selain itu, lanjut dia, bahwa selama ini terjadi salah sasaran distribusi LPG atau liquified petroleum gas 3 kg tersebut. Yang seharusnya elpiji subsidi diberikan kepada masyarakat miskin di sekitar pangkalan.

“Namun faktanya banyak warga sekitar pangkalan tidak mendapatkan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram tersebut,” beber dia.

Bahkan, tegas dia, stok elpiji subsidi ini sampai terjadi kekosongan. Disinyalir elpiji 3 kg tersebut menjadi ladang bisnis oknum yang tak bertanggung jawab, dijual kepada pengecer tak resmi dan dilarikan ke daerah lain.

Ada indikasi gas elpiji susibsidi dilarikan ke daerah lain,sehingga terjadi kelangkaan dan mahalnya harga di dalam kota Kuala Kapuas.

“Untuk itu saya meminta harus ada tindakan tegas dari pemerintah dan instansi terkait dalam hal mahalnya dan kelangkaan gas elpiji ini,” tegas dia.

Ia menambahkan, didalam kota Kapuas saja langka dan mahal. Apalagi di desa desa terpencil yang dimana masyarakat yang berhak menerima gas subsidi malah sulit untuk medapatnya.

“Pemerintah daerah harus tegas membenahi sistem distribusi. Pemda harus hadir membuat aturan tata niaga ini,” tandas dia.

Ia pun berarap Pemda harus membentuk tim pengawas dan tim pengendali inflasi. Karena kalau tidak ditindak secara tegas permasalahan ini secara arif dan bijaksana agar jangan sampai ada permainan harga dan penimbunan.

“Karna mereka lah yang punya kewenangan untuk melakuan pengawasan pemantauan bahkan penindakan nah ini harapan kami sebagai wakil rakyat,” pungkasnya. (DJEMMY NAPOLEON/A2).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here