ZONAKALTENG, Buntok-DPRD dan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah telah menetapkan program pembentukan peraturan daerah pada tahun 2022 mendatang.
“Kita bersama dengan eksekutif berencana akan menyelesaikan 21 rancangan peraturan daerah (Raperda) pada 2022 mendatang,” kata Ketua DPRD Barito Selatan, HM Farid Yusran usai memimpin rapat paripurna DPRD terkait APBD dan propemperda, di Buntok, Senin.
Ia mengatakan, raperda yang dibahas tersebut, ada yang raperda rutin seperti terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga raperda yang baru.
“Kita berharap pembahasan sebanyak 21 raperda tersebut bisa diselesaikan pada 2022 mendatang, dan yang terpenting rancangannya jangan yang tidak sesuai dengan kewenangan,” ucap Farid Yusran.
Dikatakannya, yang terpenting raperda yang diajukan itu nantinya sesuai dengan atribut dan delegasinya, artinya kabupaten memang mendapat kewenangan untuk menanganinya.
“Jangan membuat raperda yang bukan kewenangan kita, dan itu tentunya salah,” terang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu.
Karena lanjut dia, seperti beberapa tahun sebelumnya pernah diajukan raperda yang bukan menjadi kewenangan kabupaten, dan hal tersebut hanya membuang-buang anggaran saja.
Selain itu Farid Yusran juga menyampaikan, dalam rapat paripurna ini, pihaknya juga menandatangani persetujuan bersama tentang raperda APBD 2022 mendatang yang sudah dilakukan pembahasan sebelumnya.
“Untuk APBD Barito Selatan pada 2022 mendatang ditetapkan pada angka Rp1,019 triliun dan salah satu fokus kegiatannya itu yakni tetap pada penanganan Corona Virus Disease-19 (COVID-19) dengan upaya pemulihan ekonomi masyarakat,” jelas Farid Yusran.
Acara rapat paripurna ke X masa persidangan III terkait persetujuan bersama rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 tersebut dihadiri Wakil Bupati, Satya Titiek Atyani Djoedir.
Kemudian juga dihadiri Sekda Barito Selatan, Edy Purwanto, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) setempat.(H.Bayu/A1).
