Foto : ketua Umum Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN) Ir. Nyelong Inga Simon beserta jajaran narasumber FGD bertajuk ‘Pemberdayaan Perempuan Dayak: Menjaga Kelestarian Hutan Dalam Rangka Pembangunan IKN’ di Lemhanas RI
ZONAKALTENG- Lembaga Perempuan Dayak Nasional atau LPDN ingatkan proyek pembangunan ibu kota baru atua ibu kota nusantara (IKN) harus selaras dengan sosial budaya lokal.
Termasuk juga ragam proyek lain seperti food estate, pertambangan dan juga perkebunan sawit di Bumi Borneo memiliki potensi dampak besar terhadap lingkungan.
Serta berkurangnya kawasan hutan dan penurunan kualitas ekosistem.
Dalam situasi seperti tersebut, penting untuk memahami peran perempuan Dayak dalam pelestarian hutan.
Serta bagaimana dapat berkontribusi dalam merancang rencana pembangunan yang berkelanjutan.
Hal ini semakin penting mengingat pencapaian 20 tahun Social Forestry perlu ditindaklanjuti.
Menyikapi hal tersebut, ketua Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN), Ir. Nyelong Inga Simon meminta pemerintah dan Otorita IKN
Serta juga penanggung jawab pembangunan food estate, pertambangan, juga perkebunan sawit serta ragam proyek yang akan mengeksploitasi hutan dan alam bumi borneo.
Agar dalam melaksanakan pembangunan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur harus diselaraskan dengan situasi dan kondisi sosial budaya lokal dan adat istiadat suku setempat dalam hal ini dayak.
Pihaknya dalam hal ini mendukung pembangunan ibu kota baru di bumi Borneo.
Namun juga meminta pembangunannya tak mengusik hutan yang notabene sebagai sumber kehidupan bagi suku Dayak.
“Jika hutan itu punah, maka punahlah segala budaya dan sumber makanan orang Dayak,” jelas Inga selepas FGD bersama Lemhanas RI yang mengusung tema ‘Pemberdayaan Perempuan Dayak: Menjaga Kelestarian Hutan Dalam Rangka Pembangunan IKN’ di Lemhanas RI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Agustus 2023.
Berkenaan dengan itu, LPDN meminta pemerintah dan Otorita IKN untuk memberikan jaminan bahwa pembangunan IKN Nusantara turut mempertimbangkan perspektif budaya lokal, dengan tetap menjaga ketahanan sosial budaya suku Dayak.
“Artinya semua jenis pembangunan yang berkenaan dengan alam dan hutan Borneo harus ada jaminan bahwa budaya Dayak tidak luntur atau punah dengan majunya inovasi teknologi maupun hal yang menjadi konsentrasi pembangunan IKN serta program pembanunan lain di alam Kalimantan,” ungkapnya.
Ia juga berharap dilibatkannya perempuan Dayak dalam dalam hal menjaga hutan di Indonesia secara umum dan secara khusus di Kalimantan.
Sebab menurutnya perempuan Dayak memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian, serta pemberdayaan lingkungan dan hutan.
Tak hanya sebatas pembangunan IKN, namun juga termasuk food estate, perkebunan sawit dan lainnya diharapkan juga selaras dengan aspek sosial ekonomi dari perempuan Dayak.
“Bahwa yang tepat untuk mengelola hutan ini adalah perempuan Dayak, utamanya dalam hal menjaga kelestarian, penguatan, dan pemberdayaan untuk mengisi pembangunan IKN tak lepas dari aspek sosial ekonomi yang dimiliki perempuan Dayak. Dan secara khusus dalam menjaga hutan terdapat model agroforestry yang telah menjadi prioritas untuk dijalankan,” jelas dia.
Sementara itu Menteri Negara Lingkungan Hidup Indonesia 1999– 2001, Alexander Sonny Keraf menyebut pembangunan IKN harus mengedepankan inklusivitas.
Termasuk aspek pemberdayaan masyarakat lokal dari sisi sosial budaya.
Sebab berdasarkan pengalamannya, pengembangan kota-kota baru bisa menyingkirkan penduduk lokal hingga akhirnya mereka menjadi penonton.
Jika pelibatannya diabaikan, maka Sonny khawatir aspek tersebut berubah menjadi bom waktu munculnya konflik horizontal.
“Karena pengalaman kita, pengembangan kota-kota baru biasanya tidak memperhatikan penduduk lokal, lalu mereka tersingkir dan menjadi penonton. Itu bisa menjadi bom waktu konflik horizontal di kemudian hari,” ucap dia
Oleh karenanya, Sonny menekankan kepada pemangku kebijakan IKN untuk menyetop deforestasi dan mengembalikan hutan sebagaimana fungsi vitalnya.
“Karena itu rekomendasi saya stop deforestasi hutan, kembalikan hutan ke fungsi vitalnya. Diantaranya klimatologis pengatur iklim, hidrologis untuk air, menyumbang udara bersih, sumber pangan, sumber energi. Dan dalam kaitan itu, libatkan perempuan karena perempuan punya kepedulian terhadap kehidupan sebagaimana kodratinya,” tandas dia. (*)