ZONAKALTENG, Kapuas – Ratusan warga Kapuas menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas, Selasa (10 Desember 2024).
Massa memprotes adanya dugaan praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kapuas.
Aksi yang berlangsung sejak pagi ini diwarnai orasi dari berbagai perwakilan masyarakat yang menyuarakan kekecewaan mereka terhadap dugaan kecurangan tersebut. Massa menuntut pihak KPU untuk segera melakukan investigasi dan memastikan Pilkada berjalan jujur, adil dan transparan.
“Kami datang ke sini untuk menuntut keadilan. Ada indikasi kuat bahwa salah satu pasangan calon menggunakan politik uang untuk memenangkan Pilkada. Ini mencederai demokrasi dan mencoreng integritas proses pemilu,” tegas Tokoh Dayak, Hardian Ripin pemimpin Hindu Kaharingan.
Disampaikan Hardian Ripin sebagai mantir di Kecamatan Dadahup bahwa pelaksanaan Pemilu terjadi ketidakadilan adanya politik uang secara terang-terangan. Sedangkan ada keinginan pemimpin Kabupaten Kapuas merupakan asli putra daerah yang benar-benar memimpin dan membangunkan daerah.
“Kita sangat mengutuk praktek kotor untuk meraih kemenangan dengan cara politik uang,” ungkapnya.
Ia berharap pemimpin Kabupaten Kapuas meraih Kemenangan murni keinginan rakyat tanpa ada praktek kotor dengan politik uang. Dan aksi demo merupakan salah satu upaya mendorong adanya pengajuan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jika kami dipanggil untuk bersaksi di MK tentu kami siap, karena bukan saja dari suku Dayak tetapi gabungan seluruh masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan golongan,” pungkasnya.
Para demonstran membawa spanduk dan poster bertuliskan protes terhadap dugaan pelanggaran tersebut, seperti “Stop Money Politik!” dan “Kami Mau Pilkada Bersih!”. Beberapa warga juga mengaku memiliki bukti berupa foto dan video yang menunjukkan adanya pembagian uang kepada masyarakat menjelang hari pencoblosan.
Aksi demo ini berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Warga berharap langkah tegas segera diambil untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Kapuas. (Djemmy)