ZONAKALTENG, Kapuas – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas merilis sebanyak 44 kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), banjir, kebakaran pemukiman penduduk dan non alam sepanjang Tahun 2024.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas, Muhammad Ahmad Saribi menyampaikan bahwa untuk Tahun 2024 kejadiannya lebih sedikit dibanding Tahun 2023 yang terjadi sebanyak 248 kejadian.
“Berdasarkan catatan BPBD dalam penanganan bencana Karhutla sebanyak 10 kejadian, banjir 7 kejadian, puting beliung 1 kejadian, orang tenggelam 3 kejadian dan orang hilang 1 kejadian,” kata M Ahmad Saribi, Selasa (31 Desember 2024) di Kantor BPBD Jalan Kasturi.
Dijelaskan Saribi yang juga menjabat sebagai Asisten III Setda Kapuas itu bahwa bencana yang terjadi di sepanjang Tahun 2024 menurun jauh dari Tahun 2023, dimana rumah yang terendam sebanyak 17.747 unit, rumah rusak berat 51 unit, rusak sedang 3, rusak ringan 17 dan terendam 17.676 unit rumah serta kantor rusak 1 dan toko 3 unit.
Sedangkan fasilitas yang terendam, 939 unit diantaranya perkantoran 224 unit, sarana pendidikan 223, sarana kesehatan 42 unit, rumah ibadah 184 unit dan akses jalan 320.
“Perlu saya sampaikan kejadian 2024 yang perlu dilakukan antisipasi di Tahun 2025 nanti, BPBD sudah menyiapkan kapasitas bagi kecamatan dan kelurahan serta desa melalui kecamatan tangguh bencana yang sudah diluncurkan pada tanggal 1 April 2024 pada saat apel siaga bencana,” ungkapnya.
Ia menekankan untuk desa tangguh bencana di Tahun 2025 memberikan pelatihan untuk meningkatkan SDM di kecamatan, kelurahan dan desa untuk persiapan kajian resiko bencana dan pihaknya akan memberikan bantuan hibah berupa sarana dan prasarana kepada 4 kecamatan yang rawan banjir di antaranya Kecamatan Pasak Tewalang, Kapuas Tengah, Timpah dan Mantangai.
“Usulan yang sering disampaikan warga yang terdampak banjir paling sering adalah relokasi ke pemukiman baru, tetapi kendala yang dihadapi pemerintah adalah lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan sehingga harus dilakukan koordinasi dengan pihak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” terangnya.
Diharapkan, apa yang menjadi usulan warga bisa masuk dalam isu strategis RPJMD untuk bupati dan wakil bupati terpilih untuk 5 tahun kedepan. Tidak hanya rencana relokasi tetapi rencana rekontruksi dan rehabilitasi untuk wilayah rawan Karhutla kepada BNPB agar dibangun jalan evakuasi, pembuatan embung dan sumur bor berskala besar untuk bahan baku.
“Kita akan menyusun peraturan Bupati (Perbub) untuk menindak lanjut peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2021 diantaranya Perbub untuk status kebencanaan, posko krisis Karhutla, kebutuhan logistik dan ekonomi sosial budaya pasca bencana,” pungkas Saribi. (Djemmy)