Buntok-Anggota DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Rida Sri Ahlina mengatakan, warga Desa Palurejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai mengharapkan tiang listrik yang ada dibeberapa Rukun Tetangga (RT) di desa tersebut diganti dengan tiang listrik standar Perusahaan Listrik Negara (PLN).
“Hal itu disampaikan warga di Desa Palurejo pada saat reses yang kita laksanakan beberapa waktu lalu,” katanya, di Buntok, Selasa.
Ia mengatakan, penggantian tiang dengan standar PLN tersebut sangat penting demi keselamatan masyarakat pada beberapa Rukun Tetangga di desa tersebut.
“Kita berharap instansi terkait dapat merealisasikan usulan warga desa Palurejo ini,” ucap politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Barito Selatan itu.
Selain itu ia juga menyampaikan, pada saat reses ke daerah pemilihan (Dapil) II Barito Selatan itu, dirinya bersama sejumlah anggota DPRD lainnya mengujungi enam desa di wilayah Kecamatan Dusun Utara dan Gunung Bintang Awai.
“Dalam kegiatan tersebut, kita menyerap aspirasi warga di Desa Tarusan, Marwan Lama, Gunung Rantau, Palurejo, Marga Jaya, dan Sei Paken,”terangnya.
Warga dibeberapa desa menyampaikan berbagai keluhan dan harapan yang di antaranya perbaikan fasilitas infrastruktur dan di Desa Sei Paken masyarakat meminta percetakan sawah sesuai arahan presiden tentang ketahanan pangan.
Kemudian, pada desa lainya menyampaikan usulan peningkatan jalan yang menjadi akses utama kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
Selain infrastruktur, masyarakat juga menyoroti pelayanan pendidikan dan kesehatan yang dinilai masih perlu ditingkatkan, baik dari segi fasilitas maupun kualitas pelayanan.
“Setiap masukan dari masyarakat akan kami perjuangkan agar bisa ditindaklanjuti pemerintah daerah. Aspirasi ini penting sebagai dasar dalam menentukan arah pembangunan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan reses merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik anggota DPRD untuk hadir ditengah masyarakat.
“Kami ingin setiap program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Semua usulan sudah kami catat dan akan diprioritaskan sesuai urgensi kebutuhan,” tambah dia.
Meskipun demikian, dalam kegiatan reses itu juga pihaknya menyampaikan, pada tahun anggaran 2026 mendatang mengalami pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat Rp600 miliar.
“Kita berharap masyarakat dapat memahami dan tidak semua usulan dapat direalisasikan secara bersamaan, sebab pemerintah memprioritaskan program yang bersifat mendesak dan sangat diperlukan masyarakat,” demikian Rida Sri Ahlina.***