ZONAKALTENG, MUARA TEWEH – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara menyoroti struktur pendapatan, belanja daerah, serta rencana defisit sebesar Rp1,197 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027.
Suhendra mengatakan, Fraksi PKB mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Barito Utara atas penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2027. Menurutnya, APBD merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman pembangunan daerah, sehingga penyusunannya harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, keadilan, dan kepentingan masyarakat.
Dalam pandangan fraksi, Fraksi PKB mencermati struktur pendapatan daerah 2027 yang disebut mencapai sekitar Rp 1,866 triliun dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
“Pada Pendapatan Asli Daerah belum dijelaskan secara rinci seberapa besar yang dianggarkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Kami meminta penjelasan pemerintah daerah,” kata Suhendra, Rabu 30 September 2026.
Fraksi PKB juga mendorong optimalisasi PAD melalui perbaikan tata kelola perpajakan, digitalisasi layanan, serta pemanfaatan potensi daerah. Salah satunya dengan mengoptimalkan videotron outdoor milik daerah sebagai media komunikasi publik maupun penyewaan untuk kegiatan atau promosi.
Selain itu, Fraksi PKB meminta pemerintah daerah menertibkan potensi pendapatan dari sektor pertambangan, perkebunan dan jasa. Pemanfaatan jalan daerah atau jalan umum oleh perusahaan pertambangan juga dinilai perlu ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi belanja, Suhendra menegaskan bahwa belanja daerah yang disebut mencapai Rp 3,063 triliun harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Fraksi PKB memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah, serta penguatan ekonomi kerakyatan. Untuk pendidikan, fraksi meminta agar alokasi anggaran sekurang-kurangnya 20 persen benar-benar berdampak pada peningkatan sarana dan prasarana sekolah, kualitas guru, serta akses pendidikan di wilayah terpencil.
Perhatian juga diberikan terhadap lembaga pendidikan nonformal dan swasta, termasuk pondok pesantren, madrasah diniyah, TK Al-Qur’an dan sekolah minggu, beserta kesejahteraan tenaga pendidiknya.
Pada sektor kesehatan, Fraksi PKB mendorong penguatan pelayanan Puskesmas dan Pustu serta peningkatan kualitas RSUD. Pengadaan obat dan alat kesehatan juga diminta dilakukan secara transparan dan bebas dari konflik kepentingan.
Sementara di bidang infrastruktur, Fraksi PKB mendukung program tahun jamak pemerintah daerah, terutama pembangunan jembatan, peningkatan akses jalan antar desa dan antar kecamatan, serta konektivitas wilayah pedalaman, termasuk Kecamatan Teweh Selatan, Lahei, Gunung Purei dan wilayah sekitarnya.
Terkait sektor pertambangan, Fraksi PKB meminta kewajiban perusahaan terkait CSR, reklamasi dan kontribusi terhadap daerah dipenuhi. Kerusakan jalan akibat aktivitas pertambangan juga diminta menjadi perhatian dan tanggung jawab perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Suhendra kemudian menyoroti rencana defisit RAPBD 2027 sebesar Rp 1,197 triliun. Menurutnya, pembiayaan defisit harus memiliki dasar yang jelas, realistis dan bertanggung jawab serta tidak menimbulkan risiko fiskal bagi daerah dalam jangka panjang.
“Belanja yang tidak prioritas, kegiatan seremonial dan program yang berpotensi menimbulkan pemborosan harus ditekan. Defisit harus diarahkan untuk program produktif yang menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Fraksi PKB juga meminta pemerintah daerah membuka secara transparan pos-pos belanja yang menjadi penyebab defisit tersebut serta memastikan pembiayaannya memiliki dasar yang kuat.
Setelah mencermati pidato Bupati Barito Utara, Fraksi PKB menyatakan siap membahas Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 bersama pemerintah daerah dalam rapat gabungan komisi DPRD Barito Utara.(DN)