Barselnews, Buntok-DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah melaksanakan rapat koordinasi, dan konsultasi bersama pemerintah kabupaten setempat dalam upaya membahas berbagai program kerja yang sudah maupun yang belum dilaksanakan.
Wakil Ketua DPRD Barito Selatan, Hasanuddin Agani mengatakan rapat koordinasi, dan konsultasi ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauhmana program kerja yang telah dilaksanakan.
“Dalam rapat ini juga, kita menyampaikan apa-apa saja yang menjadi temuan dimasyarakat seperti mengenai BPJS, infrastruktur, pendidikan maupun dalam bidang kesehatan ada Pustu yang tak ada petugasnya,” kata di Buntok, Senin (18/2/2019).
Hal ini lanjut dia, disampaikan pihaknya kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan bagaimana agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan baik.
“Mana saja permasalahan yang dapat diselesaikan bersama dengan DPRD, mari kita bersama-sama turun kelapangan untuk menyelesaikannya,” ucap dia.
Terkait dengan BPJS lanjut dia, pada tahun ini hanya dianggarkan sebesar Rp 8 miliar yang mana diperuntukan bagi warga miskin saja, dan jumlahnya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya Rp 24 miliar yang bisa mengkaper seluruh masyarakat Barito Selatan.
“Karena adanya permasalahan dimasyarakat, makanya kita melaksanakan rapat ini, apakah nantinya kita semua menyepakati bahwa BPJS ini kembali untuk mengkaper bagi seluruh masyarakat,” tambah Hasanuddin Agani.
Dalam rapat ini juga kata dia, disampaikan terkait dengan infrastruktur, termasuk dalam bidang kesehatan, dan pendidikan mengenai ada beberapa sekolah dasar (SD) yang digabung menjadi satu.
“Masyarakat banyak belum mengetahui, dan perlu disosialisasikan, karena sesuai dengan ketentuannya apabila murid dalam satu sekolah kurang dari 50 orang, dan jarak dari beberapa SD itu kurang dari 3 kilometer, maka beberapa SD tersebut akan digabung menjadi satu,” jelasnya.
Sementara Bupati Barito Selatan, Eddy Raya Samsuri saat dikonfirmasi disela-sela rapat itu mengucapkan terima kasih atas undangan rapat dari DPRD ini.
“Rapat ini untuk menindaklanjuti program-program kerja apa saja yang telah dilakukan, baik di 2018, maupun pada 2019 ini,” ujarnya.
Adapun hal-hal yang dikonsultasikan dalam rapat ini diantaranya terkait dengan BPJS, infrastruktur, kesiapan pemilu, pelaksanaan Pilkades, dan dalam bidang pendidikan, serta kesehatan.
Rapat ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan semua sektor tersebut nantinya bisa seirama antara eksekutif dengan legislatif.
Ia berharap kepada semua stakeholder agar bisa melaksanakan kegiatan dari semua sektor itu dengan baik khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah ini.
Menurut dia, berbagai masukan dari legislatif ini sangat berguna bagi kita untuk diimplementasikan dilapangan oleh masing-masing dinas agar pelaksanaan program kegiatan bisa berjalan dengan baik, dan sesuai harapan bersama masyarakat di kabupaten ini.(BI/A1).