Beranda Barito Selatan Pembahasan Deadlock, RAPBDP 2019 Barito Selatan Terancam Gagal

Pembahasan Deadlock, RAPBDP 2019 Barito Selatan Terancam Gagal

22
0

Barselnews, Buntok – Pembahasan mengalami deadlock, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau RAPBDP 2019 Barito Selatan terancam gagal.

Demikian disampaikan, anggota Banggar DPRD Barsel Jarliansyah kepada Barselnews, Senin, 12 Agustus 2019.

“Kita menyayangkan dengan deadlock nya pembahasan RAPBDP ini. Kita juga khawatir kejadian ditolaknya RAPBDP 2018 akan terjadi lagi,” kata Jarliansyah.

Ia mengatakan, kekhawatirannya tersebut bukannya tanpa alasan, sebab RAPBD harusnya sudah selesai pada saat sebelum memasuki bulan September. Sedangkan pihaknya sudah purna tugas pada tanggal 14 Agustus 2019 ini.

Karena, lanjut dia, apabila pembahasan menunggu setelah pelantikan anggota DPRD yang baru, maka waktu yang tersedia tidak cukup, pasalnya harus menunggu waktu DPRD menyelesaikan penyusunan alat kelengkapan Dewan.

“Apabila menunggu sampai setelah selesai masa pelantikan anggota DPRD yang baru, pembahasan belum tentu selesai tepat waktu,” ucap dia.

Sebab, lanjut dia, DPRD yang baru pastilah disibukkan dengan pembahasan penyusunan alat dan kelengkapan dewan baru. Setelah itu baru bisa membahas yang lainnya.

Ia menjelaskan, bahwa deadlocknya pembahasan tersebut, dikarenakan tidak adanya kesepakatan mengenai apakah usulan dalam KUA PPS, yang diajukan oleh setiap SOPD kepada DPRD perlu dipangkas, karena harus memanfaatkan sisa anggaran yang tersedia, atau harus melalui pendanaan utang.

“Sebenarnya berdasarkan hasil dari kajian dan konsultasi kami dengan BPK, Pemkot dan Kabupaten lainnya, tapi kendalanya dengan berbagai alasan selalu ditunda pembahasannya,” ucap dia.

Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Barsel, atas kemungkinan terjadinya keterlambatan pembahasan dan berdampak pada ditolaknya RAPBD 2019 tersebut.

Pihaknya telah berupaya, namun banyak kepentingan politik yang menjadi kendala dalam penyelesaian pembahasan tersebut.

Untuk diketahui, lanjut dia, berdasarkan Pasal 317 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa persetujuan bersama RKA P SKPD selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir harus sudah ditetapkan. (U/A2).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here