ZONAKALTENG, Pulang Pisau – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pulang Pisau menyoroti cara komunikasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).
“Cara komunikasi dilakukan BPPKAD dengan semua Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sangat buruk dan sangat arogansi sekali. Sehingga berimbas semua SOPD tidak patuh diajak bekerjasama,” kata ketua Frkasi PKB Pulpis, Sentot Siswanto.
Ia mengatakan, oleh karena itu berdampak bagi Kabupatn Pulpis diberikan sanksi oleh pemerintah Pusat terkait lambannya penyelesaian laporan rasionalisasi anggaran COVID-19.
Seharusnya, lanjut dia, bisa dilakukan pendekatan komunikasi yang elok dan bijaksana agar bisa berjalan dengan baik.
Fraksi PKB pun sambung dia, sangat menyayangkan kejadian ini. Pihaknya pun mendorong agar Bupati Pulpis dapat memberikan teguran kepada bawahannya yang membangkang dan bertindak tidak profesional dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Ini perlu teguran bagi OPD yang selalu membikin gaduh dan menghambat, silahkan saja dicopot dan diganti dengan yang bisa kerja dan diajak membangun Kabupaten ini,” tegasnya.
Ia pun mengaku pesimis, bagaimana Kabupaten ini bisa maju jika semua masih sulit, apa lagi tidak adanya kerja sama yang baik antara SOPD dan stakeholdernya.
“Dimasa yang sulit ini, seharusnya semua pihak saling bergandengan tangan, berkerjasama saling membahu supaya dampak dari pademik covid19 yang sangat besar berdampak pada masyarakat kita ini bisa teratasi lebih cepat,” tandas dia.
Sehingga, lanjut dia, masyarakat bisa beraktivitas dan perekonomian bisa jalan lagi. Terkait dana anggaran hasil rasionalisasi untuk covid 19 dan bansos, pihaknya meminta kepada Pimpinan Dewan untuk secepatnya membentuk pansus.
Pansus ini nanti bertugas untuk pengawasan anggaran Covid dan Bansos yang sudah di anggarkan dari hasil rasionalisasi APBD agar jelas, terarah, tepat, cepat dalam proses penyaluran dan penggunaannya. (SENDRI/A2)