Beranda Barito Selatan Penuhi capaian program pembangunan 2021, APBD Barsel 2021 harus berutang

Penuhi capaian program pembangunan 2021, APBD Barsel 2021 harus berutang

40
0

ZONAKALTENG, Buntok-Untuk memenuhi pencapaian program wajib dan prioritas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Barito Selatan, Kalimantan Tengah tahun 2021 harus berutang.

“Utang tersebut sesuai dengan permintaan eksekutif,” kata ketua DPRD Barito Selatan, HM Farid Yusran usai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), di Buntok, Jumat.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil review bersama DPRD secara intern dan eksekutif secara intern, dan berbicara setengah kamar dengan eksekutif, DPRD menyepakati bahwa anggaran 2021 harus berutang.

Menurut dia, kenapa harus berutang, karena situasi pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) dan dampaknya menyulitkan semua pihak termasuk masyarakat kecil.

“Terkait itulah, kita bersama-sama mencari solusi agar program penganggaran bisa terpenuhi untuk hal-hal yang wajib dan prioritas 2021 mendatang,” ucap politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu.

Ia menjelaskan, kalau sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 skala prioritasnya yakni penanganan kesehatan, dan terkait hal-hal kesehatan akibat pendemi COVID-19.

Kemudian lanjut dia, skala prioritas lainnya seperti penanganan dampak ekonomi akibat pandemi yang sedang berlangsung saat ini.

Karena kata Farid Yusran, akibat pandemi ini, banyak masyarakat yang di PHK dari pekerjaannya, dan usahanya yang sudah hancur-hancuran, dan ada juga yang usahanya sudah habis, sehingga menjadi pengangguran.

“Perekonomian masyarakat tersebutlah yang harus dihidupkan kembali sesuai permendagri, termasuk juga jaring pengaman sosial, sebab ditengah pandemi ini ada masyarakat yang sudah tidak berdaya dan perlu diberikan bantuan,” tambah Farid Yusran.

Dikatakannya, berdasarkan hasil pembicaraan pihaknya dengan eksekutif, DPRD menyetujui eksekutif berutang untuk memenuhi itu semua.

Memang sebelumnya opsi jumlah utang itu sekitar Rp 140 miliar, dan ternyata setelah dihitung anggarannya tidak mampu untuk membayarkannya, sebab batas waktu pembayarannya hingga akhir masa jabatan Bupati Barito Selatan.

“Untuk masa jabatan bupati saat ini akan berakhir pada Mei 2022 mendatang. Berarti pada Mei 2022 utang sudah lunas, dan dengan nilai itu kita harus menyiapkan Rp 30 miliar lebih dalam setiap bulan selama 5 bulan dari Januari hingga Mei 2022, dan untuk memenuhi jumlah angsuran tersebut, anggarannya masih belum mampu,” ucapnya.

Kalaupun memang berhutang dengan jumlah Rp 140 miliar tambah dia, juga sudah melebihi ketentuan defisit, sebab berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/2020, defisit diperkenankan hanya 5,2 persen saja.

Bila dihitung dengan kapasitas fiskal, dan jumlah defisit yang hanya boleh 5,2 persen, berarti Pemkab Barsel hanya boleh berutang maksimum sebesar itu dari jumlah APBD 2021.

“Kalau APBD Barsel 2021 Rp 1 triliun berarti kita boleh berutang sekitar angka Rp 50 miliaran, dan kalau dihitung pembayarannya dari Januari hingga Mei 2022 hanya berkisar antara Rp 15 hingga Rp 16 miliar dalam setiap bulannya, dan anggarannya mampu untuk membayarkan angsuran utang tersebut,” tambah dia.

Ketika ditanyakan apakah ada pengurangan kegiatan fisik dalam APBD 2021 mendatang? Farid Yusran mengatakan akan dilihat pada program kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya.

“Karena pihak eksekutif masih belum menyampaikan program setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di daerah ini,” demikian Farid Yusran.(BI/A1).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here