ZONAKALTENG, Buntok-DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah menyarankan arah pembangunan bidang kesehatan dititikberatkan pada upaya promotif dan preventif.
“Upaya ini dinilai dapat memberikan dampak kesehatan luas, dan lebih efisien dari sisi ekonomi sebagai investasi utama pengembangan manusia, dan pembangunan kesehatan berkelanjutan,” kata Wakil Ketua DPRD Barito Selatan, HM Yusuf Kalem saat dihubungi melalui telepon selulernya, Senin.
Dikatakannya, pembangunan kesehatan berkelanjutan ini mutlak diperlukan dan sebagai salah satu komponen utamanya melalui perbaikan gizi masyarakat terutama 1000 hari pertama kehidupan.
Ia menerangkan, saat ini di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan berbagai masalah gizi, yang mana prevelansinya masih tinggi yakni sekitar 34, 4 persen. Begitu juga angka anemia pada ibu hamil, dan obesitas pada orang dewasa.
Untuk provinsi Kalimanan Tengah lanjut dia, prevalensi stunting berada pada urutan ketiga dengan angka 34,04 persen dan Barito Selatan tercatat pada urutan keempat se Kalimantan Tengah dengan angka 40,19 persen.
Menurutnya, permasalahan gizi maupun stunting tersebut terjadi hampir diseluruh strata ekonomi masyarakat, baik yang berada di pedesaan maupun yang berada di perkotaan.
Hal ini kata dia, menunjukkan bahwa yang mendasari terjadinya masalah gizi tersebut bukan hanya kemiskinan, akan tetapi kurangnya pengetahuan masyarakat akan pola hidup sehat dan pemenuhan gizi yang optimal.
Oleh karena itu, upaya intervensi gizi sensitif dan spesifik dari semua sektor terkait ini perlu terus ditingkatkan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42/ 2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi dan Inpres Nomor 1/ 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS).
“Untuk Kabupaten Barito Selatan telah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 14/ 2019 tentang gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) dan Perbup Nomor 16/2019 tentang Penurunan Stunting,” ucap HM Yusuf Kalem yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Barito Selatan itu.
Perbup tersebut lanjut dia, merupakan upaya optimalisasi terintegrasi untuk intervensi menurunkan angka stunting dan upaya tersebut melalui gerakan masyarakat hidup sehat cegah stunting (germas ceting).
“Kita berharap dengan upaya optimalisasi ini, angka prevalensi stunting di Barito Selatan dapat turun dan memenuhi standar who dibawah angka 20 persen,” harap politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Barito Selatan itu.
Sedangkan salah satu upaya percepatan bidang sanitasi untuk mencapai target sustainable development goals dan universal access 100-0-100, masyarakat harus bisa mendapat akses air minum 100 persen.
Demikian halnya dengan akses limbah domestik masyarakat buang air besar sembarangan tambah dia, juga harus sudah 0 persen. Oleh karena itu, masyarakat harus mendapat akses sanitasi yang layak 100 persen di tahun 2020.
“Untuk mewujudkan itu semua, perlu dilaksanakan kegiatan melalui program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dan Program Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS),” tambah dia.
Dikatakannya, ini merupakan strategi kegiatan sanitasi dan air bersih di pedesaan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari 5 pilar yang mana pilar 1 yakni stop buang air besar sembarangan.
“Untuk itu, instansi terkait diminta terus melaksanakan gerakan stop buang air besar sembarangan, karena hal itu sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 9/2015,” demikian HM Yusuf Kalem.(H.Bayu/A1).