ZONAKALTENG, Buntok – Kabar baik bagi masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya pemilik kendaraan bermotor. Pemprov Kalteng memberikan program pembebasan tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2026.
Kepala UPTPPD Bapenda Provinsi Kalteng di Samsat Buntok, Dr. King On Putra Jaya mengatakan program tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 28 Tahun 2026 dan berlaku mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2026.
“Melalui program ini, masyarakat mendapatkan sejumlah keringanan, di antaranya pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor serta pembebasan denda pajak kendaraan bermotor (PKB),” kata King On Putra Jaya.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga memberikan pembebasan pokok PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk mutasi masuk dari luar Provinsi Kalimantan Tengah.
Keringanan lainnya mencakup pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II) serta pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk tahun-tahun sebelumnya.
Ia menyampaikan meski demikian, program pembebasan ini memiliki ketentuan khusus. Kendaraan bermotor yang dikenakan pajak progresif atas barang mewah dan kendaraan dengan kapasitas silinder (CC) besar sesuai PMK Nomor 92/PMK.03/2019 tidak mendapatkan fasilitas pembebasan tersebut.
Masyarakat juga perlu memperhatikan bahwa terdapat sejumlah biaya yang tetap harus dibayarkan, yakni pokok dan denda berjalan SWDKLLJ serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Adapun besaran PNBP yang tercantum dalam informasi program tersebut meliputi biaya penerbitan BPKB, STNK dan pelat nomor kendaraan.
“Untuk kendaraan roda dua, biaya BPKB sebesar Rp225.000, STNK Rp100.000 dan pelat nomor Rp60.000. Sementara kendaraan roda empat, biaya BPKB sebesar Rp375.000, STNK Rp200.000 dan pelat nomor Rp100.000, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku,” beber dia.
Ia berharap dengan program tersebut, masyarakat khususnya di Barito Selatan diimbau segera memanfaatkan kesempatan ini dengan mendatangi pelayanan Samsat Buntok sebelum masa program berakhir pada 31 Desember 2026.
Program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.
“Ayo manfaatkan program pembebasan pajak kendaraan bermotor. Cukup bayar pajak tahun berjalan,” ucap dia. (B/A2)