Kamis, November 19

DPRD Barsel Percepat Pembahasan KUA-PPAS serta Renja 2027

ZONAKALTENG, Buntok – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, menggeber pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2027. Langkah awal legislatif ini difokuskan untuk menyisir ruang fiskal daerah di tengah tren penurunan dana transfer pusat.

Ketua Komisi II DPRD Barsel, Hj. Yangsi Hartini, mengemukakan bahwa forum dengar pendapat bersama seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mitra kerja tersebut dihelat pada Rabu (18/11/26).

Agenda utama dewan adalah menyelaraskan program prioritas daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta regulasi nasional, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2027.

​”Program-program itulah yang kita gali di OPD mitra kerja Komisi II, termasuk paparan rencana target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2027.

Ini sangat krusial karena dana transfer pusat kembali berkurang,” ujar Yangsi yang memimpin rapat tersebut.

Ketua komisi II ini juga membeberkan, penurunan Transfer ke Daerah (TKD) telah dirasakan sejak APBD murni dan perubahan 2026.

Tekanan anggaran kian terasa karena tren negatif tersebut berlanjut pada APBD murni 2027 dengan pemotongan mencapai Rp30,65 miliar. Padahal, struktur APBD setempat masih sangat bergantung pada dana perimbangan pusat.

​Dikatakannya, berdasarkan paparan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelumnya, ruang fiskal kian menyempit. Selepas dikurangi pos belanja mandatori (mandatory spending), seperti alokasi gaji pegawai dan Alokasi Dana Desa (ADD), sisa anggaran yang tersedia hanya berkisar Rp13 miliar untuk didistribusikan ke sekitar 30 instansi.

Ia berharap Pemkab Barsel tidak lagi terlena dengan ketergantungan pada kucuran dari pusat saja. Setiap dinas diminta menggali potensi pemasukan semaksimal mungkin, dari seluruh lini yang berpeluang menambah kas daerah, tanpa membebani warga,” tegasnya.

​Hal senada disampaikan anggota komisi II, Nurul Hikmah yang mengatakan, bahwa lembaganya mendorong optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Setiap instansi pengampu pendapatan dipacu mengejar target guna menopang kemandirian fiskal.

​Kendati demikian, dewan mencatat realisasi tahun sebelumnya belum menyentuh angka 50 persen akibat kendala teknis maupun faktor alam.

Oleh sebab itu, evaluasi berkala digulirkan agar instansi terkait memiliki strategi taktis dalam mendongkrak pemasukan tanpa mengabaikan daya beli masyarakat.

Selain itu Hj Yangsi juga menegaskan, sebagai bentuk konkret keberpihakan terhadap publik, Komisi II langsung merespons usulan penarikan retribusi yang dinilai memberatkan.

Rencana Dinas Perikanan untuk menaikkan tarif sewa lapak pedagang dipastikan batal dieksekusi.

​”Kemarin pada saat rapat Badan Anggaran, pihak TAPD memastikan bahwa tidak ada kenaikan. Rencana itu ditunda, sehingga posisinya masih aman dan masyarakat tidak terbebani,” tegasnya. (Red)