ZONAKALTENG, Buntok-DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah meminta agar proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) disederhanakan lagi.
“Karena selama ini birokrasi untuk proses pencairan ADD dan DD di daerah ini terlalu panjang,” katanya usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (DSPMD), Dinas Kesehatan, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Barito Selatan, di Buntok, Senin.
Akibat panjangnya birokrasi proses pencairan dari ADD dan DD lanjut dia, membuka celah terjadinya pungutan liar (Pungli).
Untuk itu politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan ini meminta agar birokrasi terkait hal tersebut dapat disederhanakan lagi.
Kapan perlu kata dia, dalam pengurusannya tanpa bertemu atau tatap muka, namun proses pencairan tetap berjalan supaya menghindari terjadinya pungli.
“Seperti kata presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, kapan perlu seperti izin kebun tak perlu ketemu dengan orangnya, namun izinnya tetap keluar,” demikian Farid Yusran.(BI/A1).