Jumat, Oktober 16

Pulang Pisau

11 Anggota DPRD Pulpis Reses di Kecamatan Jabiren Raya
DPRD, Pulang Pisau

11 Anggota DPRD Pulpis Reses di Kecamatan Jabiren Raya

ZONAKLTENG, Pulang Pisau - Sebanyak 11 orang anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan reses ke Kecamatan Jabiren Raya. Ketua Komisi I, DPRD Pulpis Tandean Indrabella mengatakan, kegiatan reses ini sudah dilaksanakan didua Kecamatan, dimana di Kecamatan Jabiren Raya merupakan Kecamatan yang ketiga, dan reses selanjutnya di Kecamatan Kahayan Hilir. "Reses ini dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat ke daerah pemilihan terkait pembangunan, baik dibidang sosial ekonomi dan budaya," kata dia. Menurut dia aspirasi dalam bidang pertanian, perkebunan dan peternakan maupun infrastruktur jalan tersebut akan ditanggapi dan diperjuangkan untuk kesejahteraan masyarakat. "Berdasarkan hasil reses, usulan terbanyak dalam bidang infrastruktur," terangnya. Ditambahkan, poin pe...
ĎPRD Pulang Pisau Desak BKPP Segera Laksanakan Lelang Jabatan Sekda
DPRD, Pulang Pisau

ĎPRD Pulang Pisau Desak BKPP Segera Laksanakan Lelang Jabatan Sekda

ZONAKALTENG, Pulang Pisau – Jajaran DPRD Pulang Pisau mendesak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) segera melaksanakan lelang jabatan Sekda Definitif. Ketua Komisi I DPRD Pulpis dari partai Golkar, Tandean Indra bella, mengatakan, pihaknya telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BKKP meminta agar lelang jabatan sekda dan pejabat eselon dan beberapa kadis yang kosong agar segera dilaksanakan. “Kita mendesak BKPP melaksanakan lelang jabatan Sekda Pulpis dan beberapa Kepala Dinas yang kosong,” kata Tandean Indra Bella usai reses di Kecamatan Jabiren Raya, Rabu, 16 September 2020. Ia membeberkan, hal tersebut dilakukan lantaran jabatan Sekda hanya diisi oleh Pj  selama 4 tahun. "Padahal di DPA sudah ada anggaranya untuk proses pekaksanaan lelang jabatan,...
Seleksi Lelang Jabatan Sekda Pulang Pisau Belum Ada Kepastian, Kenapa?
DPRD, Featured, Headline, Pulang Pisau

Seleksi Lelang Jabatan Sekda Pulang Pisau Belum Ada Kepastian, Kenapa?

ZONAKALTENG, Pulang Pisau – Seleksi lelang jabatan Seretaris Daerah (Sekda) Pulang Pisau belum ada kepastian. Pasalnya, sampai saat ini belum terbentuk panitia seleksi (Pansel). Ketua Komisi I DPRD Pulpis, Tandean Indra Bella mempertanyakan kapan dilaksanakan seleksi lelang jabatan Sekda , sebab rencana lelang jabatan definitif diwacananakan sejak 2017 lalu. “Namun hingga saat ini kurang lebih 4 tahun jabatan sekda definitif mengalami kekosongan. Bahkan telah 3 kali perpanjangan Pj,” tandas Tandean Indra Bella, Rabu, 16 April 2020. Sebelumnya, lanjut dia, pihaknya telah mendesak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk secepatnya melaksanakan seleksi terbuka agar kekosongan jabatan Sekda Pulpis segera terisi. Ia membeberkan, pada tahun 2020 ini anggaran untuk lel...
Puluhan Anggota Pansus COVID-19 Pulang Pisau di Rapid Test
DPRD, Pulang Pisau

Puluhan Anggota Pansus COVID-19 Pulang Pisau di Rapid Test

ZONAKALTENG, Pulang Pisau- Sebanyak 13 orang Panitia Khusus (Pansus) pendampingan DPRD Pulang Pisau, menjalani rapid test, di Kantor Dinas Kesehatan setempat, Kamis, 28 Mei 2020 Ketua Pansus COVID-19 DPRD Pulpis, Sentot Siswanto didampingi Wakil Ketua H. Ahmad Jayadikarta dan Sektetaris H Arif Rahman Hakim mengatakan, rapid test ini dilakukan untuk memastikan keamanan anggota Pansus terbebas dari terpaparnya virus corona disease 2019 atau covid-19. Alam kegiatan ini, lanjut dia, semua anggota Pansus anggota Pansus Pendampingan menjalani rapid test untuk memastikan keamanan dari terpaparnya virus covid-19. "Kita ingin memastikan keamanan dari terpaparnya virus covid-19 kepada semua anggota Pansus. Sebelum menjalankan tugas pendampingan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid...
Fraksi PKB Pulang Pisau Soroti Cara Komunikasi Salah Satu Instansi
DPRD, Pulang Pisau

Fraksi PKB Pulang Pisau Soroti Cara Komunikasi Salah Satu Instansi

ZONAKALTENG, Pulang Pisau – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pulang Pisau menyoroti cara komunikasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). "Cara komunikasi dilakukan BPPKAD dengan semua Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sangat buruk dan sangat arogansi sekali. Sehingga berimbas semua SOPD tidak patuh diajak bekerjasama,” kata ketua Frkasi PKB Pulpis, Sentot Siswanto. Ia mengatakan, oleh karena itu berdampak bagi Kabupatn Pulpis diberikan sanksi oleh pemerintah Pusat terkait lambannya penyelesaian laporan rasionalisasi anggaran COVID-19. Seharusnya, lanjut dia, bisa dilakukan pendekatan komunikasi yang elok dan bijaksana agar bisa berjalan dengan baik. Fraksi PKB pun sambung dia, sangat menyayangkan kejadian ini. Pihaknya pun mendorong agar...
Anggota DPRD Pulpis Bagikan Masker Gratis Dan Lakukan Penyemprotan Disinfektan Kesejumlah Desa
DPRD, Pulang Pisau

Anggota DPRD Pulpis Bagikan Masker Gratis Dan Lakukan Penyemprotan Disinfektan Kesejumlah Desa

ZONA KALTENG, Pulang Pisau-Anggota DPRD Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Jayadi Karta turun ke jalan membagikan masker dan lakukan penyemprotan disinfektan kesejumlah desa di wilayah setempat. "Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk kepedulian untuk memutus mata rantai wabah pandemi corona virus Disease (COVID-19)," kata, di Pulang Pisau, Rabu 25 Maret 2020. Menurut Jayadi, kegiatan pembagian masker secara gratis ini dilaksanakan sejak Senin (23/3), termasuk melakukan penyemprotan disinfektan dari Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir sampai Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya. Kegiatan ini dilaksanakan atas bantuan dari anggota DPR-RI dari partai NasDem perwakilan Kalteng, Ary Eghany yang langsung meminta pihaknya mengakomodir kegiatan tersebut di Pulang Pisau. "Tujuan di...
Ini Sanggahan Ketua DPRD Pulpis, Soal Kunker Komisi II ke Daerah Merah Covid-19
DPRD, Pulang Pisau

Ini Sanggahan Ketua DPRD Pulpis, Soal Kunker Komisi II ke Daerah Merah Covid-19

ZONAKALTENG, Pulang Pisau - Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPRD Pulang Pisau di tengah-tengah merebaknya wabah Virus Corona atau COVID-19 menyita perhatian berbagai kalangan. Apa lagi kunjungan kerja tersebut ketempat daerah terpapar atau zona merah Virus Corona. Sehingga kegiatan para wakil rakyat ini dianggap kurang tepat, dan mendapat perbincangan hangat. Dan informasinya, setelah kembali dari kunjungan kerja, para legislator ini akan dilakukan pemeriksaan dan pemantauan oleh Dinkes Pulpis. Kunker Komisi II DPRD Pulpis ini ke Deputi Bidang Pengembangan SDM, Kementrian Koperasi dan UKM di Jakarta untuk melakukan audensi. Menyikapi hal tersebut, ketua DPRD Pulpis, H. Ahmad Rifa'I menegaskan, bahwa kunker tersebut tidak seluruh komisi, hanya dilakukan komisi II. Hal ini,...
Meski Ditetapkan Siaga Darurat Covid-19, DPRD Pulpis Tetap Kunker Keluar Daerah
DPRD, Pulang Pisau

Meski Ditetapkan Siaga Darurat Covid-19, DPRD Pulpis Tetap Kunker Keluar Daerah

ZONAKALTENG, Pulang Pisau-Meskipun pemerintah kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau, Kalimantan Tengah menetapkan siaga darurat covid 19, DPRD setempat tetap melaksanakan kunker keluar daerah. Ketua Komisi II DPRD Pulpis, Yoppy Satriady mengatakan, reses tersebut dilaksanakan ke Deputi Bidang Pengembangan SDM, Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka audensi di Jakarta. "Kunker keluar daerah itu dalam rangka audensi program-program apa saja yang bisa ditarik ke Kabupaten Pulpis," katanya, di Pulang Pisau, Rabu. Karena lanjut dia, beberapa waktu lalu, Asdep yang membidangi teknis program yang akan disalurkan datang, dan disepakati dua program yang akan dilaksanakan di Pulang Pisau. Ia menjelaskan, dua kegiatan yang akan dilaksanakan dari program pusat itu yakni kegiatan pelatihan bid...
Komisi I Jelaskan Batalnya Penetapan Status Bencana Banjir di Desa Gandang Barat
DPRD, Pulang Pisau

Komisi I Jelaskan Batalnya Penetapan Status Bencana Banjir di Desa Gandang Barat

ZONAKALTENG, Pulang Pisau –Komisi I DPRD Pulang Pisau, menjelaskan batalnya penetapan status bencana banjir di Desa Gandang Barat, Kecamatan Maliku, Pulang Pisau. Ketua komisi I DPRD Pulpis, Tandean Indrabella mengatakan, hal ini perlu dijelaskan dan diluruskan terkait pernyataan kontroversi Kades Gandang Barat. “Perlu kita luruskan pernyataan kontroversi Kades Gandang Barat sekaligus menjelaskan kenapa batalnya penetapan status bencana. Hal ini agar tidak menjadi kesimpulan yang salah serta simpangsiurnya informasi di masyarakat,” kata Tandean Indrabella, Jumat, 14 Maret 2020. Ia membeberkan, terkait permasalahan ini pihaknya telah komunikasikan dengan BPBD. Intinya Pemkab Pulpis dan swasta telah membantu Desa Gandang Barat. Terkait dengan penetapan status darurat bencana, bah...
Ketua DPRD Pulang Pisau Sikapi Pernyataan Kontroversi Kades Gandang Barat
DPRD, Pulang Pisau

Ketua DPRD Pulang Pisau Sikapi Pernyataan Kontroversi Kades Gandang Barat

ZONAKALTENG, Pulang Pisau – Ketua DPRD Pulang Pisau, H. Ahmad Rifai menyikapi penyataan kontroversi Kepala Desa Gandang Barat yang menyatakan tidak ada bantuan Pemkab terkait musibah banjir di Desa tersebut. Ahmad Rifai pun mengaku heran dengan pernyataan Kades Gandang Barat bahwa sampai sekarang paska banjir belum sama sekali mendapat bantuan Pemkab setempat. Serta juga menyatakan, rencana menyalurkan bantuan logistikdibatalkan, karena BPBD belum menetapkan status siaga bencana. “Kita sangat menyayangkan pernyataan Kades tersebut. Dimana letak kesalahan Pemkab Pulpis, karena mulai dari banjir hingga surut sekarang ini Pemkab telah menyediakan dapur umum dan posko kesehatan,” tegas Akmad Rifai. “Jadi pengertian Pemkab Pulpis tidak peduli itu dimana? Serta bentuk kepedulian apal...